Jakarta – Desakan kuat agar Indonesia segera menarik status keanggotaannya dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kini menjadi sorotan publik. Gelombang tuntutan ini menguat pasca Amerika Serikat bersama sekutunya, Israel, melancarkan serangan udara ke wilayah Iran pada akhir pekan lalu, sebuah peristiwa yang memicu kegemparan global.
Operasi militer tersebut, menurut laporan, menyebabkan gugurnya sejumlah tokoh penting di Republik Islam Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khosseini Khamenei. Peristiwa tragis ini sontak memicu gelombang kritik keras dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia, yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan.
Ultimatum dari Berbagai Kalangan
Respons publik terhadap situasi ini sangat beragam dan mendesak. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Koalisi Masyarakat Sipil, lembaga Perguruan Tinggi, hingga perwakilan mahasiswa serentak menyuarakan tuntutan agar Indonesia keluar dari BoP. Forum tersebut, yang diinisiasi oleh AS, dianggap tidak lagi relevan atau efektif dalam mewujudkan perdamaian sejati, khususnya terkait isu kemerdekaan Palestina.
Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI)
Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menjadi salah satu garda terdepan dalam menyuarakan desakan ini. Melalui surat resmi yang disampaikan ke Kantor Kementerian Sekretariat Negara, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP. Perwakilan Aliansi, Fathimah Azzahra, menegaskan bahwa surat ini merupakan peringatan terakhir bagi Prabowo untuk menuntaskan janjinya.
“Kami mengultimatum Presiden beserta jajarannya untuk memenuhi tuntutan ini dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum turunnya murka rakyat Indonesia,” kata Fathimah dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 5 Maret 2026. Ia mengingatkan kembali janji Prabowo pada awal Februari lalu, yang menyatakan akan menarik Indonesia dari BoP apabila tujuan forum tersebut tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina.
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak ketinggalan. Melalui Tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI secara tegas mendesak pemerintah untuk mencabut keanggotaan dari BoP. Alasannya, forum yang dibesut Presiden AS Donald Trump ini dinilai tidak efektif guna mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina. Penilaian ini diperkuat dengan sikap Trump yang melakukan penyerangan bersama Israel ke wilayah Iran, yang dianggap kontradiktif dengan semangat perdamaian.
KTT Dewan Perdamaian dan Posisi Indonesia
Sebelumnya, pada KTT Dewan Perdamaian (BoP) yang berlangsung di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam KTT tersebut, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi pada International Stabilization Force (ISF) serta mendukung rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza. Namun, perkembangan terkini dengan serangan ke Iran telah mengubah dinamika dan memicu peninjauan ulang atas komitmen tersebut.