JAKARTA – Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi juru damai dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Tawaran mediasi ini, yang mencuat ke publik, dipertanyakan efektivitasnya mengingat kompleksitas geopolitik dan posisi diplomatik Indonesia.

Mengapa Rencana Mediasi Prabowo Menuai Kritik?

Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kibtiah, menyoroti beberapa alasan krusial di balik banjirnya kritik terhadap inisiatif mediasi Indonesia. Menurut Tia, inti masalahnya terletak pada ketidaksadaran pemerintah akan posisi tawar Indonesia yang relatif lemah dalam konflik berskala global semacam ini.

• Posisi Indonesia yang Lemah: Publik meragukan kemampuan Indonesia untuk menjadi mediator yang efektif, terutama karena Iran tidak sepakat dengan sikap Prabowo yang bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diprakarsai oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
• Dominasi Komando Trump: Tia menilai bahwa dominasi Trump dalam menjalankan BoP akan menjadi penghalang utama bagi upaya mediasi pihak ketiga, membuat Indonesia sulit untuk bergerak independen.
• Penolakan Tegas dari Iran: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, telah secara tegas menolak rencana perundingan mediasi dengan AS. Ini mengindikasikan kurangnya penerimaan dari salah satu pihak yang bersengketa.
• Mencederai Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Keanggotaan Indonesia dalam BoP dianggap mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang seharusnya menjaga jarak dan tidak memihak dalam konflik internasional.
• Kekecewaan Iran: Iran disinyalir memiliki kekecewaan terhadap Indonesia setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian, yang dianggap berseberangan dengan komitmen memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel.

Tantangan Kepercayaan dan Diplomasi Indonesia

Tia Mariatul Kibtiah menekankan pentingnya kepercayaan dalam diplomasi. Tanpa kepercayaan dari kedua belah pihak, terutama Iran, upaya mediasi akan sia-sia. Keberadaan BoP justru menjadi sinyal bahwa Indonesia semakin merapat ke Amerika Serikat, yang pada gilirannya dapat mengikis kepercayaan Iran.

“Kira-kira Indonesia bisa tidak mengatur, membisiki Trump untuk stop konflik ini? Kenapa publik internasional tertawa, publik domestik juga mem-bully? Masalahnya di situ,” ujar Tia dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Institute for Strategic Transformation Forstra.

Dilema Politik Luar Negeri dan Isu Palestina

Sikap Indonesia yang bergabung dengan Dewan Perdamaian besutan Trump juga dikhawatirkan dapat melukai beberapa negara yang selama ini berdiri di samping Palestina. Meskipun mungkin Presiden melihatnya sebagai cara untuk membela Palestina, namun di sisi lain, langkah ini justru berpotensi menimbulkan keretakan hubungan dengan negara-negara pendukung Palestina lainnya.

Menurut Tia, Indonesia perlu memahami esensi diplomasi sejati. Untuk menjadi diplomat yang kredibel, Indonesia harus mampu meraih dan menjaga kepercayaan dari Iran maupun Amerika Serikat secara seimbang, tanpa terkesan memihak atau terpengaruh oleh kekuatan dominan tertentu.