JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melayangkan peringatan keras yang ditujukan langsung kepada jajaran birokrasi Indonesia. Pesan tersebut, yang disampaikannya dalam peringatan satu tahun Danantara, disebut sebagai "tamparan keras" yang menghujam akar masalah lama dalam pemerintahan.

Menurut Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, pesan dari Presiden Prabowo sangat "loud and clear": jangan berani membohongi negara. Peringatan ini menyoroti mentalitas "asal bapak senang" yang telah lama mengakar dalam birokrasi, di mana laporan-laporan seringkali dipoles agar terlihat baik di atas kertas, meskipun realitas di lapangan jauh berbeda.

Mentalitas "Asal Bapak Senang" Jadi Sorotan Utama

Bawono Kumoro menjelaskan bahwa praktik "asal bapak senang" adalah salah satu sumber masalah kronis dalam birokrasi pemerintahan. Mentalitas ini mendorong penyajian laporan palsu atau yang dipercantik, hanya untuk menyenangkan atasan, tanpa mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Peringatan dari Presiden Prabowo itu menghujam langsung tepat ke salah satu sumber masalah lama dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia berupa mentalitas asal bapak senang dengan memberikan laporan palsu," ujar Bawono.

Dampak Laporan Palsu terhadap Kinerja Negara

Selama ini, birokrasi di Indonesia terbiasa menyajikan deretan angka dan laporan yang "bagus" hasil polesan, menciptakan ilusi bahwa semua program berjalan lancar dan anggaran terserap dengan baik. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berkata lain:

• Anggaran tidak terserap secara optimal.
• Program-program tidak berjalan sesuai target dan harapan.
• Efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan terganggu.

Pada titik inilah, peringatan keras dari Presiden Prabowo menjadi sangat relevan. Negara akan menjadi sangat rentan jika seorang presiden, sebagai pengambil kebijakan eksekutif tertinggi, dikelilingi oleh data-data dan informasi yang tidak akurat atau palsu. Kebijakan yang salah dapat lahir dari informasi yang menyesatkan, merugikan rakyat dan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi Mendesak

Peringatan ini menggarisbawahi urgensi reformasi birokrasi yang lebih mendalam, bukan hanya pada struktur tetapi juga pada budaya kerja dan integritas para aparaturnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuannya.