By Alfaritsy 
KUNJUNGAN sejumlah
menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau
Jokowi
di Kota Solo, Jawa Tengah, mendapat sorotan. Kunjungan itu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto melawat ke Turki dan negara-negara Timur Tengah pada 9-15 April 2025. Dua
menteri Prabowo
menemui Jokowi di Solo pada Jumat, 11 April 2025, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Beberapa menteri Prabowo lainnya juga terpantau menemui Jokowi saat momen Lebaran 2025. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Trenggono dan Budi Gunadi bertemu dengan Jokowi secara bergantian. Keduanya mengatakan pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi dalam suasana Lebaran 2025. “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Saya sehat, beliau sehat dan minta arahan-arahan. Banyak sekali, saya harus belajar. Ya kemajuan KKP,” ujar Trenggono kepada wartawan setelah bertemu Jokowi.
Adapun Budi Gunadi saat ditemui selang beberapa menit setelah Trenggono meninggalkan kediaman Jokowi juga menuturkan kunjungannya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi dan istrinya, Iriana, dalam suasana Lebaran. “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.
Kunjungan para menteri Prabowo ke Jokowi tersebut mendapat tanggapan berbagai kalangan, termasuk dari para politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mardani Ali Sera: Jangan Sampai Ada Persepsi Matahari Kembar
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut bahwa seharusnya para menteri dari Kabinet Merah Putih perlu memperoleh persetujuan dari Prabowo jika ingin bertemu dengan mantan Presiden Jokowi.
Anggota dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut berpendapat bahwa silaturahmi yang dilakukan menuju Jokowi adalah hal positif, namun ia juga memberi peringatan untuk tidak membuat kesan seperti “matahari kembar”. Terlebih lagi, rapat dengan Jokowi terjadi saat jam kerja bagi sejumlah menteri. Dia menyampaikan, “Kontak sosialnya baik. Namun, hendaknya bukan ketika waktu kerja dan tentunya harus mendapatkan persetujuan dari Presiden,” ungkap wakil rakyat itu dalam keterangannya.
Tempo
Pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025.
Pimpinan BKSAP DPR tersebut menyebut bahwa era eks President Joko Widodo telah usai. Oleh karena itu, para asistennya harus fokus untuk membantu Presiden Prabowo yang saat ini tengah sibuk bekerja. Walaupun demikian, ia menjelaskan bahwa Prabowo tidak keberatan apabila menteri-menterinya bertemu dengan Jokowi.
Puan Maharani: Presiden Sekarang Adalah Prabowo Subianto
Ketua DPR Puan Maharani menanggapi kunjungan para menteri Kabinet Prabowo Subianto ke rumah Presiden ke-7 Jokowi saat Prabowo bertolak ke Timur Tengah dan Turki. Puan menilai kunjungan itu merupakan wujud silaturahmi saat Lebaran 1446 Hijriah. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 14 April 2025.
Puan juga menanggapi soal isu ‘matahari kembar’ yang menganalogikan dualisme kepemimpinan di era pemerintahan Prabowo. Terlepas dari isu matahari kembar, Puan menegaskan siapa yang memegang kepemimpinan sekarang. “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” tutur Ketua DPP PDIP itu.
Jazilul Fawaid: Silaturahmi Menteri ke Jokowi Jangan Dipolitisasi
Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid menghendaki jangan sampai silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih kepada Jokowi menjadi bahan politisasi. “Biarkan saja, kita tidak perlu menjadikan acara syukuran ini sebagai topik politik. Masyarakat telah dapat mengevaluasi semua hal sendiri, manakah yang ikhlas dan manakah yang tidak. Manakah merupakan urusan politik dan manakah adalah pertemuan bersifat silaturahmi,” ujar Jazilul saat berada di kawasan gedung legislatif pada hari Senin, sebagaimana dilaporkan tersebut.
Antara
.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak publik memandang kegiatan silaturahmi tersebut secara positif. “Karena sekarang ini media sosial luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halalbihalal. Boleh saja, kita semuanya boleh kok,” ujarnya.
Selanjutnya, Jazilul juga membantah adanya isu tentang keberadaan dua matahari dalam kepemimpinan negara. Ia mengatakan bahwa ini tidak dapat terwujud sebab bertentangan dengan undang-undang dasar. “Dalam konstitusi kita tak ada ruang untuk dua matahari. Tak ada istilah seperti itu. Hanya ada Presiden dan Wakil Presiden saja. Bila dikategorikan sebagai dua matahari, tentunya salah, karena sesuai aturan tersebut bukanlah kembar; yang utama adalah posisi Presiden,” jelasnya.
Dian Rahma Fika
,
Septia Ryanthie
,
Eka Yudha Saputra
, dan
Antara
bersumbang dalam penyusunan artikel ini.