By Alfaritsy 
politics.apabisa.com | apabisa.com
,
Jakarta
– Gerakan pemisahan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Organisasi Papua Merdeka (
TPNPB-OPM
Menyerang para penambang emas illegal di Yahukimo, Papua Pegunungan, mengakibatkan 15 korban jiwa pada 6-8 April 2025.
Mereka beralasan bahwa para penambang mayoritas merupakan pendatang dan tidak memiliki hak untuk mengekstraksi emas di Papua. TPNPB OPM bahkan menyebut warga sipil pengumpul emas tersebut sebagai agen militer Indonesia.
“TPNPB tidak memberikan toleransi terhadap warga imigran Indonesia yang berada dalam area operasional kita di seluruh Yahukimo,” ungkap juru bicara TPNPB Sebyy Sambom melalui pernyataan tertulis pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025.
TNI dan Polri menyangkal adanya pemasukan inteligen ke tengah masyarakat umum. Pejabat Utama Informasi Markas Besar TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengungkapkan
TNI
Tidak pernah mengirim pasukan terselubung berbaur dengan penduduk biasa di Papua.
Serangan tersebut, yang merenggut nyawa puluhan warga sipil, menuai kritik dari para anggota DPR pusat. Anggota Komisi II bernama Indrajaya dengan tegas menyuarakan penolakannya atas tindakan kelompok KKB yang melakukan penyiksaan berujung pada kematian di wilayah Yahukimo.
“Menganiaya seseorang serta merekamnya dengan video adalah suatu tindak pidana serius. Perbuatan tersebut sungguh tidak bermoral,” ujar Indrajaya dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.
Indrajaya meminta kepada pihak berwenang untuk menyelidiki secara komprehensif serta memberikan sanksi yang keras terhadap para pelaku kriminalitas, sebab kesalahan itu tak bisa dimaafkan.
“Pelaku-pelaku tindak pidana tersebut seharusnya menerima sanksi yang keras. Menurut saya, vonis hukumannya harus sampai pada eksekusi mati,” katanya.
Anggota dewan dari Kawasan Pemilihan Papua Selatan tersebut menyatakan bahwa penyiksaan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Video rekaman tentang penyiksaan, penganiayaan, serta kekerasan berupa pembunuhan yang ditampilkan bisa digunakan sebagai bukti dalam persidangan.
Menurut Pasal 338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap individu yang secara sengaja mengambil nyawa orang lain dapat dihukum penjara selama maksimal 15 tahun.
“Di luar pelanggaran terhadap undang-undang lokal, apa yang dijalankan oleh kelompok-kelompok bersenjata kriminal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dunia,” jelas Indrajaya.
Bukan Aksi Kriminal Biasa
Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengatakan bahwa insiden pembunuhan terhadap penambang emas di Yahukimo tidak bisa disederhanakan sebagai kasus kejahatan biasa.
Ia mencurigai bahwa insiden pembantaian masal tersebut disebabkan oleh latar belakang politik. Karena alasan itu pula, pembunuhan terhadap penambang emas merupakan perbuatan kejahatan yang tak dapat diterima.
“Kekerasan yang terjadi di tanah Papua ini telah berjalan untuk waktu yang cukup lama. Sayang sekali bagi penduduk setempat,” ujar Mafirion di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, situasi di Yahukimo tidaklah baru dengan adanya pembunuhan terhadap penduduk setempat. Ia mengkritik bahwa orang-orang di Papua seringkali merasa tidak aman dan tenang dikarenakan ancaman kekerasan dari kelompok separatis mempengaruhi mereka secara konstan; hal ini dapat timbul sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
“Harta milik masyarakat pun lenyap akibat terjadinya perselisihan tersebut,” ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa pemerintah perlu terus bekerja memperkuat keselamatan penduduk biasa yang bertempat di Pulau Cendrawasih tersebut. Dia menunjukkan pengakuan atas upaya pemerintah dalam mencoba meredakan perseteruan yang sedang terjadi di wilayah Papua.
“Tapi berkaca dari berbagai pendekatan keamanan dan militer yang telah dilakukan, pemerintah harusnya sudah dapat memetakan pendekatan dialogis untuk mencapai penyelesaian konflik,” katanya.
Perlu Langkah Tegas
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyatakan tewasnya belasan warga sipil ini mempertegas bahwa aksi yang dilakukan kelompok separatis itu telah melewati batas kemanusiaan.
“Fakta bahwa korban adalah warga sipil mempertegas bahwa KKB telah melewati batas kemanusiaan,” kata Amelia kepada
Antara
di Jakarta, Jumat, 11 April 2025.
Menurutnya, tindakan kelompok separatis itu bukan saja menginjak-injak martabat manusia, tetapi juga membuktikan bahwa Organisasi Papua Merdeka masih berusaha mendapatkan dukungan global dengan metode-metode kekerasan yang malah menyakiti warga biasa yang tak bersalah.
Karenanya, Amelia mendesak pemerintah beserta TNI untuk mengambil keputusan kuat dengan cara melakukan operasi militer terpaku, lebih-lebih lagi di wilayah-wilayah yang rentan.
“Metode yang mengandalkan teknologi, misalnya penerapanเทคโนキャンペキャンペصند
drone
Jarak yang jauh tersebut perlu dioptimalkan untuk mengurangi risiko terjadinya korban sipil,” katanya.
Dia pun mengharapkan agar TNI memperkokoh upaya pengebangan operasi pencegahan pengiriman barang, terlebih di kawasan perbatasan, sehingga dapat memutus aliran pasokan serta gerak para anggota kelompok tersebut.
“Pemerintah tak boleh terpengaruh oleh kelompok tertentu yang berkeinginan untuk menerapkan agenda pemisahan diri serta membentuk suatu negeri di dalam negeri. Kekuasaan penuh beserta keutuhan wilayah NKRI merupakan hal yang wajib dipertahankan,” katanya.
DPR Akan Undang TNI
Komisi I DPR RI berencana segera meminta TNI datang guna memberikan klarifikasi terkait insiden serangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di YahukIMO, Papua Pegunungan, yang menyebabkan beberapa penambang emas tewas.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebutkan bahwa orang-orang yang terbaik dalam pengetahuan tentang insiden serangan tersebut adalah anggota TNI dan Polri yang berada di lokasi kejadian.
“Maka saya memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat apapun karena hal itu dapat memberikan pengaruh lebih lanjut. Mari kita lihat dan nantikan hingga kami mengundang mereka,” ujar Utut di area gedung parlemen, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, sebagaimana dilansir.
Antara
.
Menurutnya, DPR RI akan memulai sidang atau menyelenggarakan rapat-rapat pada tanggal 17 April 2025 yang jatuh di hari Kamis.
Menurutnya, mungkin juga Komisi I DPR RI akan menyelenggarakan pertemuan tertutup lebih dulu guna mencatat dan mengevaluasi berbagai masalah terkini yang ada di dalam negeri.
Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa topik-topik yang akan diulas tidak hanya mencakup kasus-kasus yang telah terjadi, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan TNI mulai dari awal hingga akhir prosesnya.
“Pembinaan ini merupakan konsep yang berjalan dari hulu menuju hilir. Terdapat unit prosesnya serta para pelaksana,” jelasnya.
TNI Enggan Menambah Personel di Papua
Pimpinan Badan Informasi Militer TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengungkapkan bahwa TNI tidak berencana menambah personel guna mengatasi ancaman keamanan dari Tentara Pembebasan Nasional.
Papua
Organisasi Papua Merdeka Barat. Dia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan terus melaksanakan tugasnya secara normal guna menjaga keamanan di wilayah Papua.
“Approach yang manusiawi, diskursif, dan territorial mentoring akan diprioritaskan berdasarkan instruksi dari Panglima TNI,” ujar Kristomei lewat pesan pendek kepadanya.
Tempo
Pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025.
Tindakan dengan pendekatan wilayah itu diambil sebagai respons atas pernyataan TPNPB-OPM yang menyatakan kesiapan bertempur melawan tentara militer Indonesia. “TPNPB-OPM sering kali mempublikasikan pernyataan semacam ini guna membuat orang takut, mengancam dan mengintimidasi publik,” jelas Kristomei.
Sebelumnya, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyatakan bahwa kelompoknya akan bersiap bertarung jika pemerintah tak kunjung mengakui hak kedaulatan Papua.
“Kami siap melakukan
perang
Sampai akhir zaman, apabila pemerintah Indonesia belum memberi pengakuan terhadap kedaulatan rakyat Papua dan tindakan ini tak dihentikannya yang dilakukan oleh oknum pegawai sebagai pelaku kekerasan terhadap warga asli Papua,” ujar Sebby melalui pernyataan tertulisnya pada hari Selasa.
Sultan Abdurrahman, M. Raihan Muzzaki
bersumbang dalam penyusunan artikel ini.
Setelah Tempat Tinggal La Nyalla Mattalitti, KPK Menggeledah Kantor KONI Surabaya