JAKARTA — Komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) semakin kuat. Melalui serangkaian bimbingan teknis (bimtek) dan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), BGN bertekad menjamin setiap hidangan yang sampai ke masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga memenuhi standar higienitas tertinggi.
Bimtek Serentak di Delapan Wilayah
Kegiatan penting ini diselenggarakan secara serentak pada 7 hingga 8 Maret 2026 di delapan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) di seluruh Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut meliputi:
- Jakarta
- Bogor
- Bandung
- Cirebon
- Semarang
- Sleman
- Surabaya
- Jember
Setiap harinya, sekitar 500 peserta yang terlibat langsung dalam operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir. Mereka adalah para kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (aslap), hingga juru masak. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan SLHS bagi dapur-dapur SPPG.
Kualitas Makanan: Bukan Hanya Bahan Baku
Brigjen (Purn) Suardi Samiran, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya bergantung pada bahan baku semata. “Proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian juga memegang peranan krusial,” ujarnya saat membuka kegiatan secara hybrid. Ia menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara menyeluruh di setiap tahapan operasional dapur SPPG. Oleh karena itu, seluruh petugas wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjaga kualitas dan higienitas makanan.
Percepatan penerbitan SLHS menjadi bagian integral dari upaya ini. “Kami ingin memastikan bahwa makanan yang disediakan melalui Program MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis,” tambah Suardi Samiran.
Membangun Sistem Pendampingan Berkelanjutan
Dr. Nurjaeni, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi BGN untuk membangun sistem pendampingan dan pemantauan operasional dapur SPPG secara berkelanjutan. Menurutnya, proses pengurusan SLHS tidak boleh berhenti pada tahap pelatihan, melainkan harus terus berlanjut hingga sertifikat diterbitkan dan standar higiene benar-benar diterapkan secara konsisten.
Para kepala KPPG dari delapan wilayah pelaksanaan juga menyambut baik bimbingan teknis ini. Mereka menilai kegiatan ini sebagai langkah krusial untuk memastikan Program MBG tidak hanya mencapai target jumlah penerima manfaat, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada masyarakat.
