JAKARTA – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai puncaknya awal Maret ini, dengan laporan mengejutkan mengenai penutupan Selat Hormuz oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Minggu (1/3) lalu. Tindakan drastis ini, yang disebut-sebut sebagai buntut dari eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, telah memicu kekhawatiran global akan krisis energi dan ekonomi yang mendalam.
Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia, menjadi gerbang bagi sekitar sepertiga dari seluruh minyak mentah dan produk minyak bumi yang diperdagangkan melalui laut. Penutupan jalur vital ini seketika menyebabkan ratusan kapal tanker pengangkut minyak tertahan, menciptakan kemacetan masif dan mengancam pasokan energi global.
Dampak Ekonomi Global dan Nasional Kian Nyata
Analis pasar energi telah memperingatkan potensi lonjakan harga minyak dunia. Seorang pakar bahkan memprediksi harga minyak dapat menembus angka 100 dolar AS per barel, sebuah level yang terakhir terlihat pada periode gejolak ekonomi sebelumnya. Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menyatakan kewaspadaan tinggi terhadap risiko inflasi yang dapat ditimbulkan oleh kenaikan harga minyak ini.
Ekonom nasional mendesak pemerintah untuk segera merumuskan strategi mitigasi inflasi energi. Mereka menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah ini berpotensi memukul perekonomian Indonesia secara signifikan. Nilai tukar rupiah sudah mulai menunjukkan pelemahan, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian global.
Beban APBN dan Biaya Logistik Meningkat
Lembaga riset Center of Reform on Economics (Celios) memperkirakan bahwa konflik Iran-AS berpotensi meningkatkan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga Rp515 triliun. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh subsidi energi yang lebih besar dan kebutuhan untuk menstabilkan harga komoditas dalam negeri.
Tak hanya itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga memperingatkan bahwa konflik antara AS-Israel dan Iran akan mendorong kenaikan biaya logistik di Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak pada harga barang-barang kebutuhan pokok dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Respons Pemerintah dan Lembaga Terkait
Menyikapi situasi genting ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mendesak pemerintah untuk mengantisipasi dampak gejolak di Selat Hormuz secara komprehensif. Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah menjelaskan peta mitra dagang Indonesia yang bergantung pada jalur Selat Hormuz, memberikan gambaran mengenai skala potensi kerugian perdagangan.
Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian dan lembaga, terus memantau perkembangan situasi dengan cermat. Langkah-langkah antisipatif dan mitigasi diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk melindungi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari dampak krisis yang semakin membayangi.
Selasa, 3 Maret 2026
