Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada pemberitahuan resmi dari otoritas Pemerintah Arab Saudi mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.
Kondisi ini muncul di tengah eskalasi konflik yang semakin memanas di Timur Tengah, melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang memicu kekhawatiran terkait keselamatan jemaah haji.
Arab Saudi Belum Beri Kejelasan, DPR Optimis Haji Tetap Berjalan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji 2026. Meskipun situasi geopolitik di kawasan tersebut terus dipantau ketat, Abidin optimis ibadah haji tahun depan akan tetap terlaksana sesuai jadwal.
"Karena belum ada maklumat pelarangan dari otoritas Arab Saudi seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sebelumnya," ujar Abidin saat dihubungi pada Rabu (11/3).
Politikus PDIP ini mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi guna memastikan kejelasan informasi bagi seluruh calon jemaah. Abidin juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang.
Komisi VIII DPR berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat demi memastikan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat meningkatkan layanan, serta dilaksanakan dengan aman dan nyaman bagi seluruh calon jemaah asal Indonesia.
Pemerintah Siapkan Dua Opsi: Berangkat atau Tunda Haji 2026
Meski Arab Saudi belum memberikan keputusan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dua skenario dalam rapat Komisi VIII DPR. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyebutkan opsi penundaan masih dipertimbangkan secara serius dengan alasan utama keselamatan jemaah.
- Opsi 1: Tetap Memberangkatkan Jemaah
Skenario ini akan dijalankan jika kondisi keamanan dinilai memungkinkan dan Arab Saudi membuka pintu pelaksanaan haji. - Opsi 2: Penundaan Sepihak oleh Indonesia
Pemerintah mempertimbangkan untuk membatalkan keberangkatan jemaah jika risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan warga negara Indonesia, meskipun Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan haji.
Irfan menjelaskan, jika opsi penundaan sepihak diambil, pemerintah harus melakukan lobi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua biaya yang telah dibayarkan jemaah—mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga masyair—tidak hangus dan dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2027.
"Skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan, dengan kondisi seperti ini karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia," kata Irfan.
Pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah dan akan mengambil keputusan terbaik demi kepentingan dan keselamatan jemaah haji Indonesia.
